MATALINENEWS.COM | Kupang- Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur menganggap pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Periode 2021- 2023 yang dinahkodai oleh Abdul Musyawir Yahya hasil Muktamar Kendari pada bulan lalu telah melanggar konstitusi organisasi.
Kepada media Taslim Rupa yang merupakan (Sekretaris Umum DPD IMM NTT) menganggap bahwa Pelantikan Badan Pengurus Harian DPP IMM yang berlangsung kemarin Senin, 28 November 2021 bertempat di Auditorium Kampus Utama Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta, yang bertemakan" Inklusif Berkemajuan " namun secara tidak sadar menunjukan ekslusifitas dalam kepengurusan tersendiri.
"Hal ini menandakan terjadinya kemunduran berfikir pada aturan organisasi yang tertuang dalam Anggatan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang mestinya harus dijunjung tinggi, karena AD dan ART merupakan hasil musyawarah tertinggi IMM didalam arena Muktamar; jelas Taslim.
Selain itu Sekretaris DPD IMM NTT ini pun mengungkap bahwa beberapa pengurus yang di lantik untuk mengurus bersama di DPP merupakan pengurus aktif pada DPD IMM di masing- masing wilayah seperti, Aisyah Ismail Fatsey(ketum DPD Maluku), Anas R.Simanjuntak (Ketum DPD Kepulauan Riau), Kurniawan (Ketum DPD Kalimantan Tengah), Abdul Majid B.Laba (Ketum DPD NTT) dan Marsono (ketum DPD Sulawesi Tenggara) dengan terjadinya hal ini maka Dari DPD yang mereka Nahkodai mengalami Kekosongan Kepemimpinan (Vakum Of Power).
"Oleh karena itu saya berharap agar ketua Umum yang telah merangkap jabatan tersebut untuk segera mengundurkan diri dari ketua umum atau secepatnya untuk menggelarkan Musyawarah Daerah ( Musydah) dan DPP juga harus mengambil sikap tegas dengan berlandaskan AD/ ART kepada beberapa DPD yang mengalami kekosongan Kepemimpinan. Semoga Pengurus DPP periode 2021- 2023 mampu menjalankan amanah kader IMM se Indonesia ini dengan baik dan berasaskan khitoh perjuangan IMM; Tutu Taslim.
Haji Abdul Syukur Suluwetang (Ketua bidang kader DPD IMM NTT) menyampikan dengan Tegas Bahwa pengurus DPP yang merangkap jabatan di DPD adalah memaksakan proses regenerasi atau dengan istilah lain lompt pagar. (*)
