2024 Punya Siapa ?

Syamsul Thaib (Penulis)

Lembata -- Dinamika politik menuju pemilu 2024 tidak sekedar dilihat sebagai momentum untuk mengkapitalisasi suara pemilih dan sekedar berorientasi pada kekuasaan dan jabatan. Pemilu 2024 merupakan momentum demokrasi yang difasilitasi oleh negara melalui Penyelengara Pemilu atau KPU, baik ditingkat kabupaten hingga pusat. Pemilu 2024 harus menjadi alat untuk menghadirkan suara-suara keadilan di kotak demokrasi dan tetap berprinsip bahwa kedaulatan sepenuhnya ada pada tangan rakyat. 

Politik kebangsaan

Dr. Siti Nurjanah (2022) mengungkapkan bahwa politik kebangsaan berorientasi pada penegakan konsensus bangsa. Konsep Politik Kebangsaan ini merancang suatu kepentingan politik menjadi kepentingan utuh. Politik bukan hanya dipandang sebagai suatu perebutan kekuasaan, namun melalui politik ada cita-cita yang lebih besar yakni mewujudkan kepentingan bangsa agar tetap berada dalam rel persatuan dan kesatuan.

Politik kebangsaan sudah semestinya menjadi ukuran dalam berdemokrasi. sebab, Kedaulatan rakyat tidak boleh dibajak oleh sekelompok orang atau ditukar hanya untuk kepentingan uang dan janji manis politisi.  2024 harus menjadi jembatan untuk mendistribusikan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan, tidak ada lagi istilah kelompok mayoritas dan minoritas, tidak ada lagi diskriminasi atas nama identitas (suku, ras dan agama), wela, Watan, pedalaman dan pesisir. 

Konstituen  

rakyat tidak boleh lagi dikotak-kotakan oleh mereka yang cenderung memainkan isu primordial untuk mengusung kepentingan feodalistik dan ambisi kekuasaan mereka semata. Rakyat harus bersatu, dan terus mengikat pikiran serta gagasan demi mewujudkan cita-cita bersama. Rakyat harus menjadi subjek utama dalam momentum pemilu 2024 yang akan datang dan saatnya kita menolak secara tegas jika rakyat hanya dipandang sebagai objek politik dan tidak ada lagi politisasi mengunakan atribut rakyat.  

Rakyat perlu memastikan Negara hadir sebagai hakim yang JURDIL melalui lembaga penyelengara pemilu atau KPU. Lembaga penyelengara tidak boleh menjadi kuda tunggangan pada momentum demokrasi ini. Baik dari tingkat pusat maupun daerah. Profesionalisme dan kode etik penyelengara harus diawasi bersama-bersama, agar terwujudnya pemilu yang bersih, jujur dan adil. 

Rakyat harus menjadi pemeran utama di setiap hajatan demokrasi lima tahun ini. Kitalah penentu keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan. Rakyat tidak boleh lengah. Kita harus tetap waspada karena mereka yang haus akan kekuasaan akan terus buas dengan berbagai cara dan menghalalkan apa saja.

2024 Kita didik politisi bermental instan, krisis gagasan dan berpikir pragmatis.

Penulis: Syamsul Thaib