 |
| Foto: Sangaji Lamawulo (Kader Muhammadiyah NTT) |
MATALINENEWS, KUPANG- Usai deklarasi mengatasnamakan relawan "Bergerak 1912" brigade Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang melibatkan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diselenggarakan di Celebes Resto dan Kafe Kupang jalan Perintis Kemerdekaan 1 (satu) Nomor A. 1 Kota Kupang NTT pada, Minggu (27/12) kemarin menuai banyak kontrafersi.
Salah satu kader Muhammadiyah NTT (Sangaji Lamawulo) menjelaskan bahwa Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang besar dan memiliki sejarah panjang di Indonesia, selalu menekankan prinsip kemandirian dan netralitas dalam urusan politik. Menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden adalah langkah yang sesuai dengan semangat organisasi ini.
Menurut dia, Muhammadiyah memiliki tradisi inklusif dan menghormati beragam pandangan politik. Anggotanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki preferensi politik yang beragam. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak ingin menjadi entitas yang mendukung secara eksplisit satu calon tertentu untuk mempertahankan keragaman pendapat di antara anggotanya.
"Prinsip kemandirian Muhammadiyah menjadi dasar ketidakpartisannya dalam politik. Organisasi ini fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat tanpa memihak kepada kepentingan politik tertentu. Dengan tidak memberikan dukungan langsung pada calon presiden dan wakil presiden, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk tetap independen dan fokus pada misi kemanusiaan dan keagamaan." sambung Sangaji
Selain itu, menurut Dia, Muhammadiyah mengutamakan dialog dan kerjasama dengan pemerintah yang sedang berkuasa tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Menyatakan netralitas terhadap calon presiden dan wakil presiden adalah cara bagi Muhammadiyah untuk mempertahankan hubungan konstruktif dengan pihak pemerintah tanpa terjebak dalam dinamika politik yang seringkali kontroversial.
Pria kelahiran Lembata ini juga menjelaskan bahwa, dalam konteks demokrasi, sikap Muhammadiyah untuk tidak secara eksplisit mendukung calon tertentu juga dapat diartikan sebagai dukungan terhadap proses demokratisasi yang adil dan transparan. Dengan tidak campur tangan dalam urusan politik praktis, Muhammadiyah menghormati hak setiap warga negara untuk membuat pilihan politik mereka sendiri.
"Secara keseluruhan, Muhammadiyah menegaskan bahwa netralitas terhadap calon presiden dan wakil presiden adalah bentuk penerapan nilai-nilai kemandirian, inklusivitas, dan kesetiaan pada prinsip-prinsip Islam. Ini adalah langkah yang diambil untuk memastikan bahwa organisasi ini tetap fokus pada misi kemanusiaan dan keagamaan tanpa terjerumus dalam dinamika politik yang sering kali sarat dengan perbedaan pendapat dan konflik." Ungkapnya
Selain itu, Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam di Indonesia, tidak memiliki kebijakan resmi mendukung atau menentang calon presiden dan wakil presiden. Organisasi ini lebih fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, klaim bahwa Muhammadiyah secara kolektif tidak mendukung calon tertentu harus dilihat sebagai pandangan pribadi atau kelompok tertentu, bukan representasi resmi dari Muhammadiyah sebagai organisasi.
"Dengan begitu, menggunakan nama Muhammadiyah untuk kepentingan politik tertentu mungkin merugikan kepercayaan masyarakat pada organisasi ini. Memanfaatkan nama Muhammadiyah untuk keuntungan politik dapat menciptakan ketidakpercayaan dan kontroversi, yang seharusnya dihindari demi menjaga integritas dan otonomi Muhammadiyah dalam urusan politik." Pungkas Sengaji Lamawulo salah satu kader Muhammadiyah NTT.
Penulis: Sengaji Lamawulo
Editor: Marten
