 |
| Foto: Istimewah |
MATALINENEWS, LEMBATA - Program INKLUSI adalah program yang dirancang untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang mungkin terpinggirkan atau kurang diwakili dalam masyarakat, memiliki akses yang sama terhadap layanan, sumber daya, dan kesempatan, termasuk dalam konteks pencegahan perkawinan anak. Program INKLUSI juga dapat memberikan dukungan untuk menguatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan Lembaga non-pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi perempuan muda yang rentan terhadap perkawinan anak. Ini termasuk pendidikan hukum, pelatihan keterampilan, dan advokasi masyarakat.
Memulai tahapan pelaksanaan program, Lakpesdam PBNU sebagai salah satu mitra utama pelaksana Program INKLUSI memastikan pengelolaan dan implementasi program dapat dilakukan sesuai dengan prinsip INKLUSI. Penerapan kebijakan safeguarding dan pengarusutamaan membutuhkan mekanisme dan peran organisasi serta focal point untuk memastikan bahwa upaya-upaya penegakkan (pencegahan, perlindungan dan mitigasi) dapat berjalan efektif.
Kabuapeten Lembata adalah salah satu dari 6 Kabupaten di Indonesia yang menjadi daerah sasaran Program Inklusi melalui Lakpesdam PBNU sebagai mitra dari Programa Inklusi. Sejak masuk pertama kali di kabupaten Lembata melalui Lakpesdam PCNU sebagai submitra di bulan Agustus 2023 lalu.
Untuk itu dianggap perlu untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama dengan OPD terkait program seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta stakeholder terkait lainnya di Kabupaten Lembata.
Dalam rangka menyukseskan program ini, Lakpesdam PCNU Lembata sebagai submitra Program Inklusi melaksanakan Meeting Stakeholder dengan Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Juli 2024 di aula Kantor BAPPELITBANGDA Kabupaten Lembata. Rapat tersebut dihadiri oleh OPD terkait PPA lingkup Pemerintahan Kabupaten Lembata yaitu Dinas P2PA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P2KB, Dinas PMD dan Kabag Pemerintahan Kabupaten Lembata, serta Koordinator Sekretariat Bersama NGO Kabupaten Lembata.
Dalam sambutannya Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Lembata, Mathias A. K Beyeng menyambut baik kehadiran Program Inklusi Lakpesdam di Kabupaten Lembata, menurutnya " Kehadiran Program Inklusi ini sangat membantu terlaksananya program-program Pemerintah Kabupaten Lembata terutama terkait isu Pencegahan Pernikahan anak dibawah Umur di Kabupaten Lembata".
Dia berharap terutama Dinas P2PA dan OPD terkait lainnya dapat berkolaborasi dengan Program Inklusi Lakpesdam PCNU Lembata untuk bersama-sama berjuang mencegah perkawinan anak di Lembata.
Perwakilan dari Lakpesdam PCNU Lembata Fauziah Rahmawati, S, HI, M, EI , yang juga adalah Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lakpesdam PCNU Lembata dalam sambutan singkatnya mengatakan "Program Inklsui telah melakukan beberapa kegiatan permulaan dan perkenalan atau sosialisasi program ini kepada berbagai macam elemen masyarakat maupun stakeholder agar sama-sama berkolaborasi untuk menyukseskan program ini di Kabupaten Lembata".
Lanjut Rahmawati, "Untuk Tahap Pertama Pemilihan 4 desa lokus ini sendiri adalah berdasarkan hasil kajian dari Lembaga riset Alvara Research, dan kebijakan dari pengampu program yakni Lakpesdam PBNU atas usulan Lakpesdam PCNU Lembata. Selanjutnya akan diteruskan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Lembata hingga akhir program yang rencananya akan berakhir pada tahun 2029"
Stakeholder meeting berakhir dengan kesepakatan dan kesepahaman bersama untuk mewujudkan "Kolaborasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Lembata" Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Program Inklusi dan OPD terkait PPA lingkup Pemerintahan Kabupaten Lembata sendiri rencananya akan dilaksanakan dalam bulan Juli 2024.
(Syamsul)
