Notification

×

Audiens dengan DPRD Prov. NTT: DPD IMM NTT Ajukan 6 Tuntutan

Kamis, 22 September 2022 | September 22, 2022 WIB

dpd_imm_ntt
Penyerahan Nota Tuntutan DPD IMM NTT / Aula DPRD Prov.NTT

MATALINENEWS.COM || KOTA KUPANG-- Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur (DPD IMM NTT) memberikan masukan dan solusi saat melakukan rapat dengar pendapat umum ( RDPU) bersama DPRD Provinsi NTT terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada  hari Kamis, (22/09/2022) pagi tadi.

Menurut Ketua Umum DPD IMM NTT  (Taslim Rupa), kenaikan harga BBM bukan solusi terhadap membengkaknya anggaran subsidi, Namun pembengkakkan anggaran disebabkan banyaknya orang mampu yang menerima BBM bersubsidi. Sehingga BBM naik akan mempengaruhi harga- harga kebutuhan yang lainnya, dengan demikian tema besar HUT RI ke 77 "Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat" hanya sebagai mimpi belaka.


"Contoh kasus di NTT sekarang harga Transportasi baik darat, udara dan laut semuahnya hampir naik dua kali lipat"pungkas Taslim

Selain ituKabid Hikmah Politik DPD IMM NTT (Burhan Ansari) menambahkan bahaw,kita baru saja pulih dari pandemi covid 19, pada saat  Perpres di sahkan dengan alasan pemerintah berdalih  bahwa menaikkan BBM bersubsidi karena APBN kita jebol, akan tetapi satu sisi  harga minyak dunia turun, terbukti malaysia turun. Saat yang sama pemerintah memberikan bantuan BLT, hal ini tidak masuk akal dan bukan solusi yang tepat sama sekali. Persoalan ini impecnya di semuah segi kehidupan baik ekonomi, kesejahtaraan, pembangunan.


"Pertanyaannya mengapa pembangunan IKN itu di berhentikan sementara dan di alihkan untuk mensubsidi BBM yang katanya APBN kita itu jebol?" tanya Burhan


Ketua Komisi IV (Angela Mirce Piwung) dan Wakil Ketua 1  (Pata Vinsensius) DPRD  Propinsi NTT  menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPD IMM NTT hari ini, dan kami akan menindaklanjuti poin- poin tuntutan dari teman- teman DPD IMM NTT kepada pemerintah.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam antara DPD IMM NTT dan Anggota DPRD Provinsi NTT ini menghasilkan 6 poin tuntutan: 


1. Mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).


2. Mendesak pemerintah untuk serius dalam melakukan pemberantasan terhadap para mafia migas yang merenggut hak subsidi bagi rakyat.


3. Menunda pembanguan Ibu Kota Negara (IKN) yang tidak mendesak, serta mengalihkan anggaran pembangunan IKN untuk mensubsidi BBM.


4. Kepada pemerintah provinsi untuk menaikan UMR di Nusa Tenggara Timur, sebab kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.


5. Melakukan pengawasan serta mengontrol laju kenaikan harga bahan pokok yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM.


6. Mendesak DPRD Propinsi NTT agar segera mengeluarkan Pergub atas lajunya kenaikan transportasi di NTT (Fathur

Tonto Juga Cuplikan Mataline News Disini