 |
| Foto: Bernadus Taek/ Anggota DPRD Provinsi NTT |
MATALINENEWS.COM | KUPANG-- Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti keluhan petani terkait harga rumput laut yang terlalu murah.
Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi NTT, Bernadus Taek dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dalam sidang paripurna pada Selasa, (18/10/2022).
Dengan demikian, fraksi meminta perhatian Pemerintah terhadap permasalahan rumput laut yang dikeluhkan oleh banyak petani terkait harga rumput laut yang terlalu murah. Selain itu juga pemerintah melarang perusahaan luar untuk membeli rumput laut dari petani-petani yang ada.
Kemudian Fraksi Partai Amanat Nasional meminta perhatian serius pemerintah terkait dengan kerusakan Jalan Provinsi di Manleten Kabupaten Belu mengingat jalan ini sebagai akses utama masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan moblisasi masyarakat. Karena menurutnya jalan merupakan infrastruktur utama mobilitas melintas batas/wilayah daerah NTT.
Oleh karena itu, fraksi mengingatkan agar jalan-jalan provinsi yang tersebar di 22 kabupaten/kota untuk segera dituntaskan mengingat Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam kepimpinan saudaraku Gubernur bersama Wakil Gubernur.
Bernadus mengatakan, secara klimatologis NTT beriklim semi kering dengan durasi 3-4 musim penghujan dan 8-9 bulan musim kemarau. Hal ini mengakibatkan NTT paling banyak menerima dampak buruk dari perubahan iklim global. Oleh karena itu Fraksi Partai Amanat Nasional mengingatkan pemerintah agar segera menyiapkan cadangan pangan secukupnya guna mengantisipasi perubahan iklim yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada gagal tanam,dan gagal panen di NTT.
Dijelaskan, setelah membaca dan mencermati dengan seksama penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan sebagai berikut;
Rancangan APBD Tahun 2023 merupakan Implementasi lebih lanjut dari RPJMD-NTT dan Visi Misi Gubernur dan juga representasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan Penyusunan KUA PPAS Provinsi Nusa Tengagra Timur RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dengan Visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera dalam Bingkai NKRI.
Dikatakan, kehadiran Fraksi-Fraksi di lembaga yang terhormat ini yang merupakan representasi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan antara lain bersama pemerintah daerah terlibat dalam penyusunan anggaran yang berpedoman pada Permendagri Nomor : 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, agar efektif, ekonomis transparan dan akuntabel, serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek Pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
Fraksi juga menyoroti Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 sebagaimana tertuang dalam Nota Pengantar RAPBD 2023 yaitu: (a) Kesejahteraan Rakyat, (b) Pembangunan Pariwisata, (c) Pembangunan Infrastruktur, (d) Pembanguan Sumber Daya Manusia, (e) Reformasi Birokrasi.
Fraksi memandang bahwa dengan taksiran APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan sebesar Rp. 5.239.939.727.326 (Lima triliun Dua ratus tiga puluh sembilian miliar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta Tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Tiga ratus dua puluh enam rupiah) Sungguhlah tidak mudah untuk menjawab 5 (lima) Prioritas Program tersebut di atas secara maksimal. Untuk itu diperlukan analisis prioritas kebutuhan yang realistis, dan alokasi Anggaran yang rasional dengan indikator keberhasilan yang terukur serta tidak mengesampingkan asas keadilan dan pemerataan. Hal ini penting agar apa yang diprogramkan benar-benar dapat dilaksanakan dengan cepat tepat di 22 Kabuapten/Kota sebagai upaya menuju NTT sejahtera.
Lebih lanjut Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan Rencana APBD murni 2023 yang diajukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut;
Pendapatan Daerah
Sejalan dengan target-target besar pemerintah, untuk kedepan fraksi mendukung Pemerintah selain melakukan efisiensi dalam pos-pos belanja yang perlu dilakukan pemerintah juga perlu mengoptimalkan semua peluang dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan mengefektifkan perda-perda yang sudah ditetapkan yang berpotensi sebagai landasan hukum untuk peningkatan PAD selain membangun komunikasi yang intesif dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan DAU dan DAK.
Pendapatan Daerah di rencanakan sebesar Rp. 5.239.939.727.326(Lima triliun Dua ratus tiga puluh Sembilan miliar Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta Tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Tiga ratus dua puluh enam rupiah) Fraksi perlu mengingatkan Pemerintah bahwa pendapatan daerah yang direncanakan perlu mempertimbangkan secara cermat asumsi-asumsi yang logis dan terukur dengan memperhatikan sungguh-sungguh perubahan lingkungan makro ekonomi NTT pada Tahun 2023 agar rencana Pendapatan Daerah dapat benar-benar direalisasikan sesuai harapan. Disamping itu pemerintah juga perlu mengantisipasi gejolak ekonomi nasional yang berdampak pada defisit keuangan negara, yang membelenggu realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat yang tidak dicairkan yang pada gilirannya semua telah diprogramkan menjadi akibatnya pupuslah harapan dan kepercayaan publik atas penyelengraan/Negara. Hal ini penting menjadi perhatian karena sebagian besar APBD Nusa Tenggara Timur masih ketergantungan dari Dana Perimbangan.
Belanja Daerah
Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.011.178.102.130,- (Lima triliun Sebelas miliriar Seratus tujuh puluh delapan juta Seratus dua ribu Seratus tiga puluh rupiah) dari besaran angka tersebut Fraksi menyarankan kepada Pemerintah perlu dilakukan analisis anggaran secara cermat untuk mengantisipasi resikonya defisit terutama yang harus ditanggung oleh publik dengan asumsi-asumsi yang terukur dan dapat capai bersam
Belanja Operasi
Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp.3.512.153.183.314 (Tiga triliun Lima ratus dua belas miliar Seratus lima puluh tiga juta Seratus delapan puluh tiga ribu Tiga ratus empat belas rupiah), Fraksi berharap manfaat dari Belanja Operasi dapat memiliki dampak yang signifikan bagi percepatan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur ditambah lagi dari Pos pinjamanan Daerah, oleh karena itu, Fraksi meminta agar sasaran dana tersebut benar-benar terukur, transparan dan akuntabel.
Dari setiap Pos-Pos belanja Fraksi Partai Amanat Nasional meminta perhatian serius Pemerintah untuk memprioritaskan anggaran yang proposional berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan.
Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah merupakan salah satu pos pembiayaan yang diharapkan memberi keuntungan yang signifikan bagi peningkatan Pendapatan Daerah dikemudian hari. Oleh karena itu Fraksi mengingatkan pemerintah agar cermat, selektif dan sungguh-sungguh, terutama untuk penyertaan modal/atau investasi pada BUMD-BUMD. (Humas Fraksi PAN NTT)
