 |
| Foto: Supriadi Djae (Dok. Matalinenews) |
KALABAHI-- Kenaikan harga beras di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Alor, NTT disorot politisi PSI Kabupaten Alor, Supriadi Djae. Dia menduga, ada kartel beras yang sedang bermain mengendalikan harga. Mantan pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) itu meminta Pemkab Alor, Pemprov NTT, dan pemerintah pusat turun tangan.
Mantan Ketua DPD IMM NTT itu mengatakan, masyarakat dirugikan akibat kenaikan harga beras itu. Gejolak harga beras itu menyebabkan beban keuangan kelurga masyarakat Alor semakin bertambah.
"Saya menduga ada kartel beras yang bermain pada peristiwa kenaikan harga beras ini. Ini sangat merugikan masyarakat. Situasi ekonomi masyarakat masih rapuh, kenaikan harga beras ini makin mengganggu dapur masyarakat Alor," katanya dalam keteranganya, Jumat (3/3/2022).
Dia meminta pemerintah turun tangan. Kartel harga beras hanya bisa dihentikan dengan intervensi dan sikap tegas pemerintah. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari permainan klaster beras yang mengendalikan harga.
"Kami minta pemerintah gandeng Bulog lakukan operasi pasar (OP) dengan jual harga beras dengan kualitas baik. Jangan biarkan harga ini dikendalikan kartel," ujarnya.
Dia juga meminta Bupati Alor dan DPRD Alor mengakhiri konflik politik. Menurut dia, kenaikan harga beras bisa jadi disebabkan karena memanfaatkan situasi dimana Bupati Alor dan DPRD Alor tengah konsentrasi berkonflik satu sama lain.
"Kalau konflik politik ini terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi permainan para kartel selain kartel beras. Saya minta konflik politik ini disudahi. PSI mengajak pemerintah dan DPRD untuk fokus ke urusan rakyat bukan urusan pribadi dan kelompok," ujarnya.
(**/ Red)
