Foto: Aliansi APB dan Harun Ahmad, Ketua BPD Desa Dolulolong (Sul/Red)
MatalineNews, Lembata - Aliansi Pemuda Bersatu (APB) Desa Dolulolong melakukan audiensi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata pada hari rabu, 03/01/2024.
APB Desa Dolulolong merupakan representasi dari masyarakat desa Dolulolong dalam pertemuan menyampaikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam poin- poin tuntutan.
Idham K. Paokuma, S.Pd selaku ketua aliansi menyampaikan rasa terima kasih kepada lembaga BPD yang dengan senang hati menerima kehadiran aliansi.
"Dengan kehadiran aliansi ini merupakan langkah awal kami tentunya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan untuk mengawal segala bentuk kebijakan pemerintah Desa Dolulolong". ujarnya
Selain itu Harun Ahmad, Ketua BPD Desa Dolulolong juga menyampaikan bahwa, secara lembaga BPD kami sangat berterima kasih kepada aliansi yang telah hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam poin-poin tuntutan aliansi, apapun yang menjadi tututan aliansi kami akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Abdul Syukur, SE selaku anggota aliansi menjelaskan beberapa poin tuntutan yakni 1. Kami meminta penjelasan pemerintah terkait sumbangan dari Ahmad Yohan sebesar 50 juta yang sudah diterima oleh kepala desa Dolulolong namun belum sampai ditangan pengurus masjid Baitul A'la Dolulolong
2. Kami meminta laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan Perdes Air Minum
3. Kami meminta penjelasan terkait penjaga taman baca dan pemanfaatan taman baca
4. Kami meminta kejelasan dan transparansi penggunaan anggaran terkait Tim Siaga Bencana Tahun 2023
5. Kami menduga adanya rangkap jabatan bagi aparatur desa dalam struktur kepemerintahan
6. Kami meminta penjelasan terkait ketidakhadiran pemerintah desa di kantor desa selama hari kerja pada beberapa bulan terakhir ini
7. Kami mengutuk keras tindakan meresahkan yang saat ini sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat (minuman keras, keributan dimalam hari, serta kami meminta BPD untuk membuat Perdes tentang Minuman Keras dilingkungan masyarakat
8. Kami meminta hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022-2023
9. Kami meminta dokumen soft file atau hard file terkait anggaran keuangan desa tahun 2022-2023 yang juga merupakan bagian dari konsumsi publik, antara lain ; APBDes, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Rencana Anggaran Kegiatan Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes
10. Kami meminta kejelasan terkait anggaran pengadaan perahu bodi bagi nelayan dan bentuk realisasinya pada Tahun Anggaran 2022
11. Kami meminta kejelasan terkait anggaran belanja pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 136.620.000,00
12 Kami meminta kejelasan terkait anggaran belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan sebesar Rp. 29.348.000,00,
13. Apabila poin-poin tuntutan kami tersebut diatas tidak dapat ditindaklanjuti dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga terkait selama 7 x 24 jam, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi unjuk rasa di halaman kantor desa dan kami akan menyuarakan dan mengawal aspirasi masyarakat pada lembaga yang lebih tinggi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Arsyad A. Paokuma, S.Kom juga menegaskan kembali pada poin 5 terkait dugaan adanya rangkap jabatan oleh aparatur desa, yang dimaksudkan pada poin itu adalah kaur perencanaan rangkap operator siskeudes walaupun operator siskeudes ini bukan termasuk dalam aparat desa dan sistem anggarannya tidak dari sumber yang sama, namun hal ini menyalahi aturan. Hal ini dipandang perlu untuk pemerataan lapangan pekerjaan dalam desa. Kami berharap kepada BPD untuk bisa menindaklanjuti poin- poin tuntutan aliansi ini.
Zainudin Paokuma, S.Pd selaku anggota aliansi juga menyampaikan bahwa dengan kehadiran Kami aliansi dihadapan BPD bukan hanya menyampaikan poin- poin yang menjadi tuntutan kami, akan tetapi kami juga meminta BPD untuk memberikan pernyataan sikap secara lisan maupun secara tertulis yang menyatakan menyetujui dan mendukung penuh serta menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh APB Desa Dolulolong.
(Red/Hamka)
